General Manager Regional 4 PT Pupuk Indonesia, Wisnu Ramadhani, saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani dan Tebus Bersama di Aula Andi Kambo, Kantor Bupati Luwu, Sulawesi Selatan, Minggu 10 Agustus 2025.

LUWU – PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan dukungan penuh terhadap program pemerintah menuju swasembada pangan dengan memastikan pasokan pupuk untuk petani di Luwu tersalur sesuai alokasi.

Komitmen ini disampaikan General Manager Regional 4 PT Pupuk Indonesia, Wisnu Ramadhani, saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani dan Tebus Bersama di Aula Andi Kambo, Kantor Bupati Luwu, Sulawesi Selatan.

“Tugas kami di Pupuk Indonesia, khususnya Regional 4, adalah memastikan alokasi untuk Sulawesi Selatan, termasuk Luwu, benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak,” kata Wisnu Minggu (10/8/2025).

Ia menegaskan, pihaknya tidak hanya menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan stok di kios-kios resmi, tetapi juga mendampingi petani agar pupuk yang tersedia bisa benar-benar meningkatkan produktivitas pertanian.

Tahun ini, kata Wisnu, pemerintah telah menggandakan alokasi pupuk subsidi nasional dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton. “Ini bukti keseriusan yang harus kita kawal bersama,” ujarnya.

Bupati Luwu, H. Patahudding, menyambut positif langkah tersebut. Ia mengapresiasi kehadiran langsung jajaran Pupuk Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat.

Baca juga:
Pujian Kakorlantas Polri buat Ditlantas Polda Sulsel

“Sejak Pak Amran Sulaiman jadi Menteri Pertanian, tidak ada lagi keluhan kekurangan pupuk. Stok selalu aman, apalagi hari ini General Manager-nya turun langsung,” ucapnya.

Patahudding juga menginstruksikan penyuluh dan kios penyalur untuk aktif mengawal distribusi agar tak ada petani yang terlewat.

Acara ini dihadiri 400 petani, pelaku usaha distribusi, PPTS, dan penyuluh. Total penebusan pupuk mencapai 708,28 ton, terdiri dari 290,2 ton Urea, 356,9 ton NPK Phonska, 40,3 ton NPK Formula Khusus Kakao, dan 10,08 ton pupuk organik.

Langkah Pupuk Indonesia turun langsung ke lapangan dinilai sebagai bukti nyata keberpihakan BUMN terhadap ketahanan pangan nasional.