Anggota Komisi I DPR RI, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang saat memberikan masukan pada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, menyoroti keterbatasan anggaran pertahanan nasional dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan. Menurutnya, alokasi anggaran saat ini masih jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan operasional dan modernisasi alutsista ketiga matra TNI.

“Dari sekian ratus triliun yang dialokasikan, semuanya harus dibagi ke TNI AD, AL, AU, dan juga Kementerian Pertahanan sendiri. Jadi saya kira ini masih jauh dari harapan,” ujar Frederik dalam forum tersebut. Ia menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kondisi alutsista seperti pesawat, tank, dan kapal yang sebagian besar sudah tidak layak pakai.

Frederik juga menyampaikan temuan dari kunjungan kerja Komisi I ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESCO AD). Menurutnya, fasilitas pendidikan di sana cukup baik dari segi kebersihan dan pengelolaan, tetapi masih kekurangan dalam hal sarana dan prasarana. “Pendidikan adalah fondasi utama bagi prajurit. Maka dari itu, peningkatan fasilitas wajib dilakukan,” tegasnya.

Ia pun menyoroti beban kerja para instruktur dan dosen di lembaga pendidikan militer. Frederik mengusulkan agar masa tugas mereka dibatasi maksimal dua tahun untuk menghindari kejenuhan yang berdampak pada kualitas pengajaran. “Kalau terlalu lama, mereka jenuh, dan siswa yang jadi korban,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Frederik juga memberikan apresiasi atas pengesahan Undang-undang TNI Nomor 3 Tahun 2025. Meski sempat menuai resistensi, menurutnya undang-undang tersebut akhirnya diterima baik oleh masyarakat sebagai langkah maju dalam reformasi TNI.

Baca juga:
Resmi Turun! Daftar terbaru harga BBM Pertamina Se-Indonesia

Namun, ia juga menyoroti insiden penangkapan 40 orang warga di Sidrap, Sulawesi Selatan. Dari jumlah itu, 37 orang akhirnya dibebaskan karena tidak cukup bukti. “Ini jadi pertanyaan publik. Kenapa tidak ada koordinasi yang baik antara TNI dan Polda? Apalagi ini bukan penangkapan tertangkap tangan, sehingga harus melalui proses hukum yang sesuai,” ucapnya.

Isu ketimpangan distribusi BBM subsidi juga menjadi sorotan Frederik. Ia menilai TNI seharusnya mendapatkan perhatian yang sama dengan Polri, terutama karena Angkatan Laut dan Udara membutuhkan BBM dalam jumlah besar. “Mereka bergerak dengan satuan ton, bukan liter. Kalau tidak disubsidi, anggarannya harus ditambah,” tegasnya.

Frederik Kalalembang mengakhiri pernyataannya dengan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap anggaran pertahanan. Ia berharap Menhan dan jajaran TNI bisa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan DPR dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara secara menyeluruh dan berkelanjutan.