Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Selasa (2/9/2025

MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Selasa (2/9/2025).

Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dengan agenda strategi pengendalian inflasi tahun 2025.

Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk bersinergi dengan pemerintah pusat menjaga stabilitas harga.

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar bila diperlukan, agar masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga,” kata Munafri.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi kerja bersama pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Ia menyebut Pemkot Makassar akan memaksimalkan program strategis, termasuk operasi pasar, dukungan sektor pertanian, dan digitalisasi distribusi pangan. “Fokus utama kita adalah menjaga daya beli masyarakat,” ujar Munafri.

Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian memaparkan inflasi nasional Agustus 2025 yang tercatat 2,31 persen, turun dari 2,37 persen pada bulan sebelumnya.

“Faktor utamanya adalah terkendalinya sektor pangan, minuman, dan makanan berkat ketersediaan yang cukup serta intervensi pemerintah,” kata Tito.

Meski tren positif, ia mengingatkan ada daerah tertentu yang masih perlu perhatian khusus.

Baca juga:
Semangat Baru: Program RPL Universitas Fajar Prajurit Siap Tingkatkan Kapasitas Batalyon Arhanud 4 Kodam XIV Hasanuddin

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut produksi beras nasional tahun ini diperkirakan surplus 3 juta ton. Hingga September, produksi mencapai 28 juta ton dan ditambah 2,6 juta ton pada Oktober.

 “Total produksi diperkirakan 33,5 juta ton, sementara kebutuhan hanya sekitar 30 juta ton. Tahun ini kita tidak impor beras lagi,” ujar Zulkifli.

Namun, ia mengakui adanya penyesuaian harga beras di pasar. Harga eceran naik dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram, seiring kenaikan harga gabah di tingkat petani.

Untuk menjaga daya beli, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada 18,3 juta warga miskin serta mempercepat distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) seharga Rp12.500 per kilogram.

Zulkifli juga menyampaikan adanya instruksi presiden terkait percepatan pembangunan kawasan pangan, mulai dari pengembangan sawah, irigasi, hingga ketahanan energi.

“Program ini akan segera direalisasikan untuk mendukung produksi pangan nasional berkelanjutan,” tutup Zulkifli. (*)